Label

Kamis, 29 November 2012

TOLERANSI MEMUDAR, INTOLERANSI MERADANG


Tugas Mata Kuliah : Etika Pembangunan

Bukan identitas yang membuat kita berteman,
yang menyebabkan kita semua bisa berteman adalah modal, modal yang tidak mahal adalah modal sosial, karena di dalam modal sosial itu ada sebuah kepercayaan antar teman, menjalin silaturrahmi sebagai kewajiban, dan memperkuat kesamaan dalam perbedaan.
 Itulah kunci membangun kohesi sosial dan kesalehan sosial dalam sebuh keberagaman. (Francis Fukuyama)

Indonesia merupakan Negara yang heterogen. Heterogenitas tersebut dapat dilihat dari struktur masyarakat Indonesia. Struktur masyarakat Indonesia ditandai dua ciri yang bersifat unik. Secara horizontal, ditandai kenyataan adanya kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat serta kedaerahan. Sedangkan secara vertikal struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa ciri masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk. Kemajemukan ini dapat bernilai positif yaitu memperkaya kebudayaan Indonesia, namun tidak jarang juga justru menimbulkan persoalan-persoalan baru bagi masyarakat Indonesia. Persoalan yang paling pelik dengan kemajemukan masyarakat Indonesia ini yaitu persoalan Intoleransi.
Intoleransi adalah suatu pembatasan diri atau kelompok terhadap yang berbeda dengan segala yang berkaitan dengan diri dan kelompok tersebut, serta menolak yang berbeda bahkan yang lebih parah dari sekedar menolak yaitu memaksakan kepada mereka yang berbeda agar sama dengan diri ataupun kelompok. Contohnya : kekerasan yang dilakukan oleh orang sampit  terhadap pendatang yaitu suku madura, atau pengeboman terhadap rumah-rumah ibadah. Kasus-kasus yang tengah terjadi di Indonesia ini menjadi kerawanan tersendiri atas keutuhan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Bahkan, Lembaga Survey Indonesia (22 oktober 2012), telah mengakumulasikan bahwa 50 persen warga Indonesia merasa tidak nyaman hidup berdampingan dengan yang berbeda pemahaman ideologis. Dari survei tersebut juga ditemukan, lebih dari 80 persen responden merasa tidak nyaman hidup berdampingan dengan kelompok penyuka sesama jenis. Sementara itu, mereka yang mengaku tidak merasa nyaman bertetangga dengan yang berbeda keyakinan adalah 15 persen. Kenyataan ini merupakan suatu tayangan kepada kita bahwa intoleransi di Indonesia memang semakin meradang. Oleh karena itu, prosentase jumlah meningkatnya intoleransi di Indonesia ini tidak sepatutnya hanya sekedar menjadi wacana yang kemudian hilang begitu saja tanpa ditelaah sebabnya.
“Tidak ada asap jika tidak ada api”, begitulah kata pepatah. Begitu pun dengan meningkatnya intoleransi di Indonesia. Meningkatnya intoleransi merupakan akibat yang tidak muncul dengan sendirinya, ada sebab-sebab yang menyebabkan intoleransi meningkat. Sebab-sebab tersebut yaitu :
  1. Sistem Demokrasi
Demokrasi yang dipilih menjadi system pemerintahan di Indonesia ternyata berkontribusi dalam meningkatkan intoleransi. Dengan system demokrasi, partai politik menjadi semakin membludak. Kemudian, partai-partai tersebut saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Sedangkan, individu-individu yang berada dalam partai merasa mempunyai ikatan yang kuat dengan individu-individu yang satu partai. Ikatan tersebut terus dipupuk dengan adanya kepentingan dan tujuan yang sama, sehingga memunculkan solidaritas yang tinggi terhadap satu partai tersebut, namun mereka akan memicingkan mata terhadap mereka yang berbeda partai, dan menganggap yang berbeda partai adalah lawan yang harus dikalahkan.
  1. Fanatisme Golongan/Organisasi
Sikap fanatis terhadap golongan atau organisasi juga menyumbangkan poin tersendiri terhadap meningkatnya intoleransi. Tidak hanya lintas agama, akan tetapi satu agama yang berbeda organisasi pun sering memunculkan permasalahan. Sebut saja NU dan Muhammadiyah. Sebenarnya, keduanya merupakan organisasi, namun masyarakat sering menempatkan NU dan Muhammadiyah setingkat dengan agama, padahal tidak ada agama NU dan tidak ada agama Muhammadiyah. Tetapi, ketika terjadi perbedaan antara keyakinan keduanya, seperti berbeda penetapan tanggal hari raya iedul fitri maka akan terjadi saling menghina. Ironisnya, hal ini tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat awam, tetapi, dalam sidang isbat, dapat terlihat bahwa pemuka agama juga tidak dapat menunjukkan sikap toleransi yang sutuhnya.
  1. Pemimpin tidak memberi contoh
Pemimpin merupakan sosok yang selalu dijadikan kamus oleh masyarakat. Artinya, dalam setiap dinamika yang terjadi di masyarakat maka masyarakat akan memandang pemimpin sebagai tokoh utama. Apa yang dilakukan oleh pemimpin maka akan disorot dan dinilai oleh masyarakat. Ketika pemimpin melakukan suatu tindakan, maka akan ada yang pro dan kontra. Mereka yang kontra akan melawan pemimpin dan tidak mengikuti jejak pemimpin, sedangkan mereka yang pro maka akan mengamini tindakan pemimpin dan mengikuti apa yang dilakukan pemimpin. Dalam kasus intoleransi, nampaknya pemimpin juga tidak dapat memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana bersikap toleran terhadap orang atau kelompok lain yang berbeda dengannya. Dapat dilihat di media, sering kali pemimpin-pemimpin kita saling menyindir gagasan antara tokoh yang satu dengan yang lainnya.
Dari pemaparan sebab-sebab meningkatnya intoleransi yang telah saya sebutkan, dapat dirumuskan formula seperti artelnatif solusi sebagai berikut :
  1. Sistem Demokrasi yang memunculkan banyak partai di Indonesia tidak seharusnya membuat masyarakat Indonesia menjadi terkotak-kotak. Oleh karena itu, Pancasila khususnya sila ketiga sebenarnya menjadi kontrol bagi masyarakat untuk tetap menjunjung tinggi sikap toleransi, sehingga persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh.
  2. Penanaman, Pemahaman, dan Penerapan serta Pengahayatan terhadap nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika. Jadi, hendaknya sejak usia dini, anak sudah harus ditanamkan oleh orang tua dan guru tentang nilai-nilai bhineka tunggal ika. Sehingga sejak kecil, anak sudah tahu bagaimana cara menghargai yang berbeda dengannya. Selain itu, pemerintah juga tidak boleh melakukan pembiaran terhadap sikap-sikap yang terwujud karena adanya intoleransi. seperti kekerasan dan kriminalitas yang dilakukan sekelompok tertentu terhadap kelompok yang berbeda. Perlu ada tindakan tegas terhadap sikap-sikap nseperti itu.
  3. Pemimpin memberikan contoh
Pemimpin, dalam hal ini pemerintah, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam membentuk karakter masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin hendaknya memberikan contoh kepada masyarakat dengan tidak membedakan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Selain itu, para pemimpin atau tokoh masyarakat juga harus memberikan contoh bagaimana mereka menghargai kelompok-kelompok yang berbeda dengan mereka, bukan justru menanamkan fanatisme kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi terkotak-kotak. Jika pemimpin mampu bersikap toleransi terhadap seluruh lapisan masyarakat maka akan sangat dimungkinkan bahwa masyarakat akan mencontoh sikap pemimpin tersebut. (sistem patron klien berlaku)
            Untuk mewujudkan sikap toleransi masyarakat Indonesia memang tidak mudah. Akan tetapi, kata “tidak mudah” bukan berarti “tidak bisa”. Oleh karena itu, kita hanya butuh keyakinan bahwa “Kita Bisa…!!!”. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar